SUARAKERATON.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (25/09/24). Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Banggai Laut membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut 2024. Paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Banggai Laut Patwan Kuba serta dihadiri 12 anggota DPRD. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Plh Bupati Banggai Laut H.Ruslan Tolani bersama kepala-kepala OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD 2024 itu, lima Fraksi di DPRD Banggai Laut menerima dan menyetujui pembahasan raperda tersebut berlangsung di tingkat berikutnya pansus.
Pandangan umum Fraksi dimulai dari Fraksi Demokrat yang disampaikan langsung oleh ketua Fraksi Demokrat Hendrik Bukamo. Kemudian pandangan umum Fraksi berikutnya disampaikan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) juga melalui Ketua Fraksi Fauzan Safian Kaepa. Ketiga pandangan umum Fraksi disampaikan Fraksi PDI-P melalui Ketua Fraksi PDI-P Abukar O. Sumail. Disusul , Fraksi Berkarya Sejahtera melalui juru bicara Desra. Dan terakhir dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat melalui juru bicara fraksi Abd. Azis.
Meski menyetujui Raperda Perubahan APBD 2024 dilanjutkan untuk dibahas ke tingkat berikutnya. Beberapa fraksi memberikan catatan khusus.
“Kami fraksi Demokrat secara prinsip menyetujui Ranperda APBD perubahan untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hendrik Bukamo.
Fraksi NasDem memaparkan beberapa catatan khusus terhadap pemerintah daerah.
“Setelah kami melakukan pencermatan secara mendalam terhadap draf rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 maka kami dari faksi NasDem dapat mencermati beberapa hal sekaligus menitip catatan khusus kepada pemerintah kabupaten banggai laut yaitu tentang pendapatan daerah,” Ketua Fraksi Fauzan Safian Kaepa.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah perlu berupaya memaksimalkan pendapatan daerah dengan strategi yang lebih efektif termasuk pengawasan terhadap wajib pajak dan mampu menganalisa peningkatan pendapatan asli daerah dalam berbagai sektor yang ada.
Fraksi NasDem berharap perlunya penyesuaian dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan belanja terutama dalam kondisi darurat atau ketidak mampuan mencapai proyeksi pendapatan daerah.
“Penyesuaian ini di anggap penting untuk mengatasi situasi keuangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan awal,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga berharap agar dalam penyusunan anggaran lebih memprioritaskan program kegiatan urusan wajib.
“Diharapkan hingga akhir tahun 2024 bisa tuntas, selesai tanpa ada kegiatan urusan wajib yang tertunda pelaksanaannya,” papar Fauzan.
Sedangkan kegiatan operasional dinas dan pendalaman tugas, jika dibutuhkan seperti woorkshop, bimbingan teknis sosialisasi lokakarya, seminar atau sejenisnya keluar daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dengan memperhatikan aspek urgensinya.
Berikutnya, Fraksi NasDem juga meminta bantuan sosial hibah lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara Abukar O. Sumail mengatakan agar bergokus pada evaluasi kinerja pelaksanaan APBD murni dan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga fokus pada APBD perubahan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari penggunaan APBD murni untuk diselesaikan pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan agar target pemerintah daerah mampu tercapai secara maksimal.***
