SUARAKERATON.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menggelar Rapat Paripurna Penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Banggai Laut Tahun 2023. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Banggai Laut itu dipimpin Ketua DPRD Banggai Laut Mahdiani Bukamo serta didampingi Waket I Patwan Kuba.
Rapat Paripurna diawali dengan laporan Pansus DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Laut akhir tahun anggaran 2023, Kamis (02/05/2024).
Setelah pansus meneliti secara mendalam substansi dan materi yang terkandung di dalam LKPJ Bupati Banggai Laut akhir tahun anggaran 2023, rapat paripurna menyetujui LKPJ tersebut.
Sekretaris Pansus yang sekaligus jurubicara, Abukar O. Sumail menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati.
Rekomendasi tersebut yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Memberikan Apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus berupaya melaksanakan APBD dengan optimal dan efisien untuk mencapai prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut harus lebih meningkatkan Serapan Anggaran disetiap Dinas, Badan, Kantor Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai Laut dan Penyerapan Anggaran terealisasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
DPRD Banggai Laut mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dalam Penyusunan data-data dalam dokumen LKPJ harus mempunyai sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Banggai Laut memberikan harapan khusus kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mampu melahirkan beberapa inovasi baru demi melancarkan upaya pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh data kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain.
DPRD mendorong Pemda agar segera melakukan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dengan Dinas terkait atau pihak lain yang mempunyai disiplin ilmu serta melibatkan pihak swasta guna pengembangan sektor wisata.
DPRD juga meminta Pemda harus lebih tegas dan optimal dalam penanganan punggutan pajak retribusi gabus ikan di pelabuhan agar lebih meningkatkan PAD.
DPRD juga berharap agar setiap OPD dapat mengevaluasi kembali target-target tahunsebelumnya dan meminta Pemda untuk meninjau kembali anggaran yang terdapat di seluruh OPD sehingga terjadi keseimbangan dalam realisasinya. ***
