SUARAKERATON.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut di Kecamatan Bokan Kepulauan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pencerahan dan pemahaman hukum kepada pemerintah kecamatan dan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, dalam sambutannya menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan secara umum, bukan secara teknis. Karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan menjadi penting untuk membantu memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah desa.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan seluruh tim yang telah hadir bersama kami untuk memberikan pencerahan, mentransformasi ilmu dan jalan kebaikan agar kita semua tidak tersesat dalam pengelolaan APBDes,” ujar Patwan Kuba.
Ia juga mengingatkan para kepala desa agar tidak memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai “jatah bulanan” atau “jatah tahunan”.
“Tadi sudah diingatkan bersama, APBDes jangan dianggap sebagai jatah bulanan atau tahunan. Kami mengundang Kejaksaan untuk membantu masyarakat desa memahami ini,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, Kejaksaan, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyimpangan hukum.
Kegiatan monev ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Banggai Laut, di antaranya Fauzan Kaepa, Desra, dan Hidayat Abas, serta Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut beserta seluruh kepala seksi.
Selain memberikan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan DPRD serta aspek hukum dalam pengelolaan keuangan desa, Ketua DPRD Patwan Kuba dan Kejaksaan juga menyempatkan diri meninjau pembangunan Pelabuhan Bungin di Kecamatan Bokan Kepulauan.
“Kami berharap pembangunan pelabuhan ini dapat diselesaikan tepat waktu agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat Bokan dan memberi dampak ekonomi yang positif,” harap Patwan Kuba.***
