SUARAKERATON.ID – DPRD Banggai Laut menekankan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut, Jamaluddin R. Bunsiang, saat mewakili Ketua DPRD Patwan Kuba dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2027 di Gedung Ali Hamid, Kamis (12/03/2026).
Dalam forum yang dibuka Wakil Bupati Banggai Laut Ablit H. Ilyas tersebut, Jamaluddin memaparkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sekaligus menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Perlu kami tegaskan bahwa Pokir DPRD adalah kristalisasi dari aspirasi masyarakat yang kami himpun melalui reses, kunjungan kerja, maupun audiensi langsung, Ini adalah suara rakyat yang dititipkan kepada kami untuk diperjuangkan dalam kebijakan anggaran,” tegas Jamal.
Berdasarkan evaluasi capaian tahun berjalan dan dinamika sosial ekonomi, DPRD menekankan beberapa poin krusial yang harus masuk dalam RKPD 2027. Diantaranya peningkatan kualitas infratruktur dasar.
“Kami meminta pemerintah fokus pada konektivitas antar kecamatan dan perbaikan pembangunan infrastruktur fisik utamanya bidang pendidikan dan kesehatan guna mendukung pemerataan pembangunan,” tandas Waket I Jamaluddin.
Selain itu, politisi NasDem juga menekankan adanya penguatan ekonomi di seluruh kecamatan, stimulus bagi UMKM dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas untuk menekan angka pengangguran terbuka.
Transformasi layanan publik juga menjadi bagian dari Pokir DPRD Banggai Laut.
“Digitalisasi birokrasi jangan hanya sekedar aplikasi, tapi harus berdampak pada kecepatan layanan kesehatan dan pendidikan di tingkat desa,” tutur Anggota DPRD dua periode itu.
Penurunan angka kemiskinan juga menjadi poin krusial yang disampaikan DPRD Banggai Laut. Sehingga DPRD mendorong program yang lebih bersifat intervensi langsung dan tepat sasaran.
DPRD juga mengingatkan agar sinkronisasi program yang di usulkan dalam RKPD harus selaras dengan RPJMD yang telah di sepakati bersama.
“Setiap usulan Pokir yang telah di input melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) agar di telaah secara objektif dan akuntabel oleh OPD terkait,” terang Jamaluddin.
Dalam hal efisiensi, DPRD berharap pemerintah daerah untuk tidak membuat program-program yang bersifat seremonial.
“Mari kita alokasikan anggaran untuk program yang memiliki multiplier effect bagi ekonomi masyarakat,” tandasnya.
DPRD juga berharap Musrenbang RKPD 2027 menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan publik. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses ini, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan pelaksanaannya nanti.
”Perencanaan yang baik bukan tentang seberapa banyak program yang direncanakan, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Waket I Jamaluddin di akhir sambutannya. ***
