SUARAKERATON.ID– Polemik distribusi BBM subsidi di SPBU Kaukes, Kecamatan Bokan Kepulauan dan SPBU Paisulamo, Kecamatan Labobo, mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD Banggai Laut, Munawan M. Mude. Ia mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait guna mengusut dugaan penyaluran BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat.
Hal tersebut menyikapi Polemik distribusi BBM subsidi di dua SPBU yang nampaknya berbuntut panjang.
Politisi PKS itu menilai berbagai keluhan masyarakat mulai dari penyaluran BBM yang tidak sesuai SOP hingga penjualan BBM diatas HET tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, DPRD harus segera turun tangan untuk memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Segera dipanggil semua pihak terkait melalui RDP. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut dan merugikan masyarakat,” tegas Nawan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Ia menilai polemik ini tidak hanya sekadar soal menyalahi prosedur di lapangan, tetapi juga menyangkut pengawasan distribusi yang diduga tidak berjalan optimal.
Jika tidak segera diurai, kata dia, situasi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan BBM subsidi di Banggai Laut, khususnya SPBU di kecamatan pulau.
Munawan juga menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap kebijakan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal distribusi energi. Karena itu, Ia meminta tidak menunda lagi langkah klarifikasi terhadap pengelola SPBU, pihak terkait, hingga OPD teknis yang membidangi ini.
“RDP ini penting agar semua persoalan dibuka secara terang. Jika memang ada penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, maka harus segera ditertibkan,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat di Labobo dan Bokan Kepulauan terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Distribusi yang tidak tepat sasaran akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” Tandas Munawan.***
